“Tom memang membuat keputusan sebagai pejabat publik, tapi keputusan itu bagian dari diskresi kebijakan. Dalam sistem hukum pidana modern, kebijakan keliru tidak serta-merta dipidana tanpa bukti niat jahat yang jelas,”ujarnya kepada wartawan, Senin 4 Agustus 2025.

Dia juga memandang bahwa langkah tersebut bukan semata keputusan politik, tetapi juga bentuk pemulihan akal sehat hukum. Abolisi katanya memang tidak menghapus status pidana, tetapi mampu menghentikan proses kriminalisasi terhadap tindakan administratif atau diskresioner yang dipolitisasi. 

Dia juga menggarisbawahi bagaimana dalam beberapa waktu terakhir, penegakan hukum sering kali kabur antara penilaian etik, hukum, dan politik.
 
“Ketika hukum dipakai untuk menghukum tafsir ideologi atau kebijakan, itu bukan keadilan, tapi pembalasan,” katanya.

Sedangkan terkait pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP, dia menilai bahwa langkah Prabowo menunjukkan komitmen untuk membangun rekonsiliasi politik pascapemilu. Tapi keputusan sebesar ini tetap perlu diikuti dengan penjelasan yang terbuka agar publik memahami konteks dan pertimbangannya secara utuh.

“Keputusan Presiden tentu dilandasi semangat rekonsiliasi, dan itu patut dihargai. Tapi demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum, penting juga untuk menyampaikan secara gamblang dasar dan proses korektifnya,” katanya.