CARAPANDANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap dua rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan. Rumah bernilai miliaran rupiah disita terkait dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.
"Bahwa pada tanggal 08 September 2025, Penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) rumah. Berlokasi di Jakarta Selatan, dengan total nilai kurang lebih sebesar Rp6,5 miliar," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (9/9/2025).
Budi mengatakan, rumah yang disita merupakan rumah pegawan ASN Dirjen PHU Kemenag. Namun, Budi tak mengungkap identitas pegawai tersebut.
"Rumah disita dari salah satu pegawai Kementerian Agama (ASN pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh). Dibeli pada tahun 2024 secara tunai, dan diduga berasal dari Fee jual-beli Kuota Haji Indonesia," kata Budi.
Kasus ini berawal dari kebijakan Yaqut Cholil Qoumas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023–2024. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
Seharusnya menetapkan rasio 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, Kebijakan Yaqut membuat 50 persen dibagi 50 persen.
Penyimpangan alokasi ini diduga membuka praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kemenag dan biro perjalanan. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang.
