CARAPANDANG - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa para perusuh dalam unjuk rasa di negaranya menerima perintah dari luar negeri untuk menembak warga sipil dan polisi. Klaim ini disampaikan pada Senin (12/1), sebagaimana dikutip kantor berita SNN Iran.

"Kami memiliki rekaman pesan suara yang dikirim dari luar negeri kepada teroris (perusuh) jika ada polisi, tembak polisi. Jika tidak, serang warga sipil," kata Araghchi.

Ia menambahkan bahwa pesan tersebut menekankan penambahan jumlah korban dan pertumpahan darah sebagai tujuan utama.

Unjuk rasa di Iran muncul pertama kali pada akhir Desember 2025, dipicu kekhawatiran atas inflasi yang meningkat akibat pelemahan nilai tukar mata uang nasional, rial.

Aksi protes semakin meluas setelah 8 Januari, menyusul seruan dari Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan pada 1979.

Dalam perkembangan terkini, otoritas Iran memberlakukan pembatasan akses internet untuk meminimalkan pengaruh asing terhadap para demonstran.

Araghchi, dalam pertemuan dengan para duta besar asing, menyatakan bahwa situasi telah terkendali.

"Situasi terkendali," katanya.

Kendati terkendali, Araghchi menegaskan bahwa pembatasan internet akan tetap berlaku hingga kondisi benar-benar kondusif.