CARAPANDANG – Pengamat politik Rocky Gerung mengkritisi langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang melaporkan sejumlah aktivis yang meragukan keaslian ijazah Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) miliknya ke Polda Metro Jaya.
Menurutnya langkah yang telah dilakukan Jokowi terlambat sebab, dia lakukan setelah isu tersebut menimbulkan kegaduhan publik.
“Tidak ada soal jika Jokowi memperkarakan orang yang meragukan ijazahnya. Yang jadi soal adalah mengapa baru sekarang? Setelah ada korban, setelah ada kegaduhan, setelah semua orang dibuat sibuk dengan satu lembar kertas itu?" tanya Rocky lewat kanal YouTube pribadinya, Rabu 30 April 2025.
Menurutnya, pertanyaan publik terkait keaslian ijazah seharusnya dianggap sebagai bagian dari kontrol warga terhadap kepala negara. Bukan sebagai serangan personal yang masuk dalam ranah hukum pidana.
“Warga negara bertanya, 'bapak, ijazah bapak itu asli atau palsu?', kan pertanyaan warga negara terhadap kepala negara, bukan pertanyaan individu pada individu yang diatur dalam hukum pidana," jelasnya.
Dia memandang akar persoalan ini adalah moral, bukan hukum. Dan polemik ini bisa dicegah jika mantan Wali Kota Solo itu menjawab isu tersebut sejak awal secara terbuka.
Respon yang lamban itu, menurutnya menimbulkan kesan adanya niat tertentu di balik diamnya selama ini. Sebab menurut Rocky, dalam dunia politik, penundaan kerap diasosiasikan dengan perencanaan kejahatan.
