Angkatan Laut Thailand pada Rabu menyatakan telah meluncurkan operasi skala besar yang diberi nama "Trat Prap Porapak," sembari mengerahkan pasukan angkatan laut dan udara di tengah meningkatnya konflik dengan Kamboja.
Foto yang diabadikan pada 14 Agustus 2025 ini menunjukkan kawat berduri dan tumpukan ban yang dipasang angkatan bersenjata Thailand di Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. (Xinhua/Agence Kampuchea Presse)
Warga sipil Kamboja mengungsi dari rumah mereka yang berada di dekat perbatasan dengan Thailand di Provinsi Preah Vihear, Kamboja, pada 8 Desember 2025. (Xinhua/Agence Kampuchea Presse)
Presiden AS Donald Trump melakukan pembicaraan telepon dengan Kamboja dan Thailand pada Jumat untuk meredakan ketegangan di perbatasan yang mengancam perdamaian rapuh di antara dua negara Asia Tenggara itu.
Berdasarkan keterangan resmi KBRI Phnom Penh, dari total 97 WNI tersebut, 86 orang berhasil diamankan dan ditempatkan di Kantor Kepolisian Kota Chrey Thum.
Para pengungsi Kamboja dari konflik perbatasan Kamboja-Thailand berkumpul di sebuah tempat perlindungan di Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja, pada 26 Juli 2025. (Xinhua/Sao Khuth)
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja pada Senin (11/8) mengatakan bahwa aksi militer terencana yang diumumkan oleh Letnan Jenderal Boonsin Padklang, komandan Wilayah Militer ke-2 Thailand, merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah disepakati oleh kedua negara.
Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Malaysia diberi mandat untuk terus mengoordinasikan negosiasi perdamaian terkait isu perbatasan Thailand dan Kamboja.
Kamboja pada Kamis (31/7) meminta Thailand agar membebaskan 20 tentara Kamboja yang ditahan oleh negara itu usai diberlakukannya gencatan senjata, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja.