Politikus Partai Demokrat Andi Arief memiliki penilaian yang berbeda. Melalui akun X miliknya dia mengatakan bahwa keputusan MK tersebut tidak melangkar konstitusi.
Ada beberapa pasal di UUD 1945 yang mengamanatkan 5 jenis pemilihan sebagai satu rumpun yang sama, sehingga dalam pelaksanaanya harus berada pada satu fase.
Saat ditanya apakah putusan MK itu akan dipertimbangkan masuk ke dalam RUU Pemil, politisi Partai Gerindra ini enggan berspekulasi mengenai hal tersebut.
Ray menilai dengan pemisahan ini juga bisa memisahkan isu nasional dan lokal. Sebelumnya, format pemilu serentak versi lama menenggelamkan isu-isu lokal.
Poster yang menampilkan sosok Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong terlihat di sepanjang jalan di Singapura pada 23 April 2025. (Then Chih Wey/Xinhua)
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi prioritas utama pihaknya. Ia menyebut, RUU Pemilu harus dibahas oleh Komisi II DPR, dan bukan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.