Komisi Eropa pada Sabtu (31/5) mengkritik keputusan Amerika Serikat (AS) yang akan menaikkan tarif impor baja dari 25 persen menjadi 50 persen, seraya memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat memicu tindakan balasan cepat dari Eropa.
Keputusan MK sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang mewajibkan negara hadir membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan layak.
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar hingga menengah pertama, baik di sekolah negeri maupun swasta, sudah sangat dinantikan keluarga miskin.
Diutusnya Muhaimin Iskandar dalam pelantikan Paus merupakan upaya nyata Indonesia untuk menjaga dan memperkuat hubungan baik dengan Vatikan yang selama berjalan sangat baik.
Eddy Soeparno merespon keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak permohonan uji materi UU 2/2011 tentang Parpol agar masa jabatan Ketum parpol dibatasi.
Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) periode 2025-2030 resmi menerima Surat Kokeputusan (SK) dari Kementerian Hukum (Kemenkum) bernomor AHU-0000589.AH.01.08 2015 yang menyetujui seluruh keputusan Musyawarah Nasional (Munas) ke-7 IKA PMII.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menghormati sepenuhnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menolak nota keberatan atau eksepsinya terkait kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.
Kasus ini mencerminkan bahwa aparat penegak hukum masih belum serius menangani kejahatan seksual terhadap anak, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014