Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menyampaikan bahwa mayoritas fraksi di parlemen menolak usulan PDIP yang ingin Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau di bawah TNI.
Badan Legislasi (Baleg) DPR memberikan waktu 10 hari kepada alat kelengkapan dewan hingga fraksi untuk menyampaikan usulan rancangan undang-undang yang akan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
MPR RI menetapkan susunan kepengurusan fraksi dari partai politik dan kelompok DPD RI periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna Ke-2 Masa Jabatan Anggota MPR RI periode 2024-2029.
Fraksi PDIP MPR RI mendukung agar MPR juga menyesuaikan permohonan soal Ketetapan (TAP) MPR terkait Presiden Ke-2 Soeharto dan Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.