Menurutnya, keberhasilan Sumbar naik dari kategori sedang ke kategori tinggi menjadi indikator positif bahwa tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, dan kualitas pelayanan masyarakat telah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Mahyeldi juga menegaskan, kendati IDI Sumbar telah masuk kategori tinggi, namun pihaknya akan terus memperkuat implementasi substantif demokrasi di Sumbar melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan pendidikan politik masyarakat, serta menjaga ruang kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
“Demokrasi yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan pembangunan daerah. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, Mursalim menjelaskan peningkatan IDI Sumbar dipengaruhi oleh membaiknya pengimplementasian sejumlah indikator penting, seperti stabilitas sosial politik, penguatan partisipasi masyarakat, serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Capaian ini merupakan hasil evaluasi nasional yang dilakukan secara komprehensif oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif selama satu tahun penuh,” jelas Mursalim.
