CARAPANDANG – Di tengah menguatnya krisis iklim maka penerapan demokrasi hijau sangat diperlukan sebagai paradigma baru pembangunan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin dalam siaran persnya, Sabtu, 15 November 2025.
Dalam rangkaian The Investment COP di Brasil baru-baru ini, dia menyebut banyak negara masih terjebak pada pola pembangunan yang tidak memperhitungkan keseimbangan ekologis. Padahal praktik tersebut telah melahirkan kerusakan lingkungan, ancaman pangan, hingga masalah kesehatan.
“Demokrasi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan pada akhirnya akan gagal,” tegasnya.
Selanjutnya dia juga menyinggung posisi Indonesia yang telah mendeklarasikan Hari Demokrasi Hijau pada 9 November 2025 lalu. Tahun depan, DPD berencana menyelenggarakan Konferensi Dunia Demokrasi Hijau tentang Hutan Tropis sebagai bagian dari diplomasi hijau parlemen.
