“Kita juga mengembangkan BIG DATA atau Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data,” tambah Kurniawan.
Ia juga menyampaikan bahwa Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital Kota Payakumbuh telah memasuki tahap soft launching sejak 8 Oktober 2024 lalu. Berbagai layanan seperti OSS RBA, e-KKPR, SIMPAD untuk PBB, hingga layanan paspor melalui aplikasi M-Paspor kini telah dapat diakses secara digital.
Tidak hanya itu, Pemko Payakumbuh juga terus memperluas program Taman Digital guna meningkatkan akses internet hingga ke kantor-kantor lurah, di antaranya di kawasan Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan.
“Target kita sederhana, tidak boleh ada masyarakat Kota Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital,” tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, mengapresiasi langkah dan komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung reformasi birokrasi digital.
“Kita ingin memastikan keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota. Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata, terutama dalam digitalisasi layanan publik,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi I DPRD Sumbar juga meninjau langsung sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diterapkan Pemko Payakumbuh, di antaranya e-KKPR, Sipedati, dan BIG DATA.
