CARAPANDANG - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai pengerahan siswa SD dan SMP dalam aksi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam berpotensi menjadi bentuk eksploitasi anak.

Aksi yang digelar di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Batam pada Minggu (21/6) itu diikuti oleh pelajar dari berbagai sekolah dengan membawa poster dukungan untuk Presiden Prabowo Subianto.

Mengutip laporan Tirto.id, Komisioner KPAI Sylvana Maria Apituley menyatakan langkah tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang larangan melibatkan anak dalam kegiatan politik.

Menurutnya, jika Dinas Pendidikan menerima keluhan orang tua terkait terhentinya program MBG, komunikasi seharusnya dilakukan dengan orang tua, bukan dengan mengerahkan anak-anak ke jalan.

"Anak-anak harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai apa yang sedang disuarakan. Informasi itu sesuai dengan tumbuh kembang intelektual dan mental anak. Juga harus dilakukan dengan aman dan nyaman bagi anak menyampaikan pendapatnya," tegas Sylvana dikutip Tirto.id.

Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, juga menyoroti pelaksanaan aksi yang dilakukan pada hari libur namun peserta didik menggunakan seragam sekolah.

Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan bagian dari intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.