CARAPANDANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dijadwalkan meresmikan delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.

"Peresmian delapan MPP pada semester pertama 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan," kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Delapan MPP yang akan diresmikan tersebut berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.

Peresmian tersebut akan menambah jumlah MPP yang telah terbentuk dari 305 menjadi 313 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.

Otok mengatakan penambahan jumlah MPP tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

 Sejalan dengan perluasan jaringan layanan tersebut, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara MPP juga menjadi prioritas untuk mendukung terciptanya pelayanan yang lebih efektif, responsif, dan inklusif.