CARAPANDANG - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan sebagai respons atas tuntutan aksi mahasiswa yang belakangan ini menggelar demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk Surabaya.

Qodari menyatakan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang lahir dari janji kampanye dan mandat rakyat pada Pilpres 2024.

Menurutnya, menghentikan program berarti meminta presiden mengingkari kontrak politik dengan rakyat yang telah memilihnya.

"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," ujar Qodari dalam keterangan di Jakarta, Rabu (17/6).

Meski demikian, Qodari menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan, khususnya terkait tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Qodari menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan bersifat teknokratis untuk memperbaiki pelaksanaan, bukan menghentikan program.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan SPPG yang belum beroperasi, sementara layanan yang sudah berjalan tetap melayani masyarakat.