CARAPANDANG - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto mempertanyakan kelanjutan pembentukan Komite Reformasi Polri.
Ia menilai proses pembentukan komite ini cenderung jalan di tempat sebab sudah dua bulan sejak diumumkan awal September lalu belum juga terbentuk. Dia menduga ada tarik-menarik kepentingan dalam pembentukan komite ini.
Dia menegaskan bahwa reformasi Polri sangat mendesak karena sudah banyak catatan dan keluhan masyarakat terhadap kinerja lembaga penegak hukum itu.
"Meski sudah lebih dari dua dekade setelah dipisahkan dari TNI, reformasi Polri masih belum menyentuh akar persoalan strukturalnya. Memang ada kemajuan di bidang pelayanan dan teknologi, namun Polri belum sepenuhnya netral secara politik dan masih sering tampil sebagai alat kekuasaan, ketimbang alat negara yang profesional, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 ayat (4)," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 3 November 2025.
Selanjutnya dia mengatakan seharusnya polisi mengayomi rakyat bukan perpanjangan tangan kepentingan rezim.
"Selama berada dalam orbit kekuasaan politik eksekutif, maka netralitas Polri akan sulit terwujud. Dan ini dampaknya kemana-mana," tambahnya.
