Kemendagri Safrizal: Kompetisi Damkar Uji Kesiapan Personel di Lapangan
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menekankan National Firefighter Skill Competition (NFSC) Tahun 2026 adalah ajang untuk menguji kesiapan personel dalam melakukan penyelamatan di lapangan
Wamendagri Bima Arya: Tekankan Pemda Serius Dukung Program PSEL
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL)
Kemendagri Agus Fatoni: Dorong Daerah Lakukan Creative Financing
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan creative financing di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan fiskal daerah
Jaga Dokumen Kependudukan! Kemendagri Usulkan Denda bagi Warga yang Kehilangan e-KTP
Wacana denda ini merupakan salah satu dari total 13 poin usulan substansi revisi UU Adminduk yang dipaparkan Kemendagri dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.
Kemendagri: Wamen Wacanakan Revisi UU Adminduk Atur Denda Jika KTP-el Hilang
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan aturan baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yakni pengenaan denda jika KTP elektronik hilang
KPK Beri Usulan Untuk Revisi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol Hingga Kemendagri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah usulan untuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), hingga secara khusus untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mendag Budi Santoso: Harga Minyakita Sedikit Naik, Tapi Tidak Ada Kelangkaan Stok
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan meskipun terdapat sedikit kenaikan harga Minyakita imbas naiknya harga plastik, tapi tidak ada kelangkaan stok di pasar
Tutup Celah Long Weekend, Mendagri: Saat WFH ASN akan Dipantau Geo-Location
Tito mengatakan bahwa teknologi geo-location dapat memantau keberadaan ASN secara real time selama jam kerja, sehingga potensi penyalahgunaan kebijakan dapat ditekan.
Tindaklanjuti Instruksi Mendagri, Gubernur Jakarta: Kami akan Batasi Perjalanan Dinas
Pramono mengatakan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam pengawasan terhadap perjalanan dinas di lingkungan Pemprov DKI, termasuk BUMD.
Mendagri Terbitkan SE Atur Pelaksanaan Tugas ASN Pemda Melalui WFH dan WFO
SE bernomor 800.1.5/3349/SJ tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda).
Mendag Dorong Produsen Perbanyak Second Brand Kurangi Ketergantungan pada Minyakita
Langkah ini ditempuh pemerintah agar konsumen memiliki lebih banyak pilihan minyak goreng dengan harga terjangkau di pasaran.
Mendagri: 29 Desa di Sumatra Hilang Akibat Bencana, Terbanyak di Aceh
Mendagri merincikan, desa-desa yang hilang di Aceh tersebar di beberapa kabupaten, yaitu Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
Mendagri Pastikan Stok Pangan Aceh Cukup, Tingkatkan Cadangan di Daerah Rawan Bencana
Kekhawatiran utama, menurut Tito, terletak pada kerentanan distribusi di wilayah-wilayah pegunungan seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, serta daerah seperti Sibolga dan Nias.
Kemendag: Permintaan Imlek dan Ramadhan Dongkrak Harga CPO Februari
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dipengaruhi peningkatan permintaan sebagai antisipasi Hari Raya Imlek dan Ramadhan 2026.
Wamendagri Paparkan Agenda Strategis Jelang APCAT Summit 2026
akil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memaparkan agenda strategis yang perlu menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026.
Mendagri: Pemerintah Kembalikan TKD untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar
Pemerintah pusat memutuskan mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dengan nilai total Rp10,6 triliun.
