Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kajian ini dilakukan karena sektor politik dinilai masih rawan tindak pidana korupsi dengan biaya politik atau entry cost yang tinggi.
Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden berasal dari sistem kaderisasi partai politik menuai beragam reaksi dari sejumlah tokoh nasional dan parpol, Kamis (23/4/2026).
Partai Golkar menilai bahwa ambang batas parlemen ini menjadi instrumen konstitusional dan demokratis untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian.
Presiden AS Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Kongres dari Partai Republik dan Demokrat pada Senin (29/9) untuk membahas pendanaan pemerintah di tengah kemungkinan terjadinya penutupan pemerintah.