Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 menjadi Undang-Undang. Hal ini diputuskannya dengan persetujuan para anggota DPR dari sembilan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR.
Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2045 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres menjadi undang-undang.
Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Iffa Rosita menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum RI masa jabatan 2022-2027
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan sebanyak lima anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029.
Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyepakati laporan Komisi III untuk tidak menyetujui usulan yang diajukan Komisi Yudisial mengenai 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tahun 2024 pada Mahkamah Agung.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan putusan pelanggaran kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bakal menjadi catatan bagi pihaknya dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil, telah mendesak Kejaksaan Agung untuk mengawasi program-program pemerintahan yang baru, terutama di sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan desa.
Ia menegaskan, langkah itu merupakan caranya menjaga independensi BPK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Komisi Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI tahun 2024 mengadakan rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin, bersama pihak travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah memantau pelaksanaan belanja wajib negara (mandatory spending) untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Dalam periode sidang terakhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2019–2024 telah mengesahkan 63 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).