DPR Usul Razia Besar-besaran Daycare Tidak Berizin Pascamaraknya Kasus Kekerasan Anak
Mahdalena menegaskan bahwa izin operasional bukan sekadar administrasi, melainkan syarat mendasar untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kualitas pengasuhan sesuai hak anak.
DPR Nilai Penanganan Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api Masih Bersifat Reaktif
Lemahnya mitigasi tersebut dapat dilihat dari belum adanya standar darurat yang kuat saat kendaraan mengalami mogok atau gangguan di atas rel, baik dari sisi operator angkutan maupun pengelola transportasi kereta.
Komisi IX DPR Netty: Berikan penyembuhan trauma bagi korban kecelakaan KA di Bekasi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah agar memberikan layanan penyembuhan trauma bagi para korban kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur
Legislator PDIP Sebut Kecelakaan Kereta di Bekasi "Kegagalan Sistemik", Desak Evaluasi KAI
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, menyebut kecelakaan maut antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur sebagai "alarm serius" dan cerminan kegagalan sistemik dalam manajemen keselamatan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Komisi VII DPR Lamhot Sinaga: Pengembangan CNG Strategis Perkuat Ketahanan Energi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai pengembangan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan efisiensi biaya di sektor industri.
DPR Nilai Tragedi Stasiun Bekasi Timur Alarm Serius Penyelenggaraan Transportasi Publik
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti belum adanya penjelasan utuh kepada publik mengenai penyebab kecelakaan tersebut.
Ketua DPR RI: Puan Minta Pemerintah Sediakan Daycare Aman, Guna Cegah Kasus Kekerasan
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada pemerintah untuk menyediakan tempat penitipan anak atau daycare yang aman guna mencegah kasus kekerasan terhadap anak seperti yang terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta
HNW Desak PBB Berikan Sanksi Pada Israel
Selain mendesak sanksi, Hidayat juga meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi penempatan prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB jika tidak ada jaminan keamanan.
DPR Kritik Rencana Kemendiktisaintek Tutup Program Studi yang Tak Sesuai Kebutuhan Industri
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai bahwa fungsi perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja.
Waka MPR Lesrari Dorong Peran Aktif Sektor Budaya Dalam Pembangunan Lewat Data
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peran aktif sektor kebudayaan dalam pembangunan nasional melalui basis data kebudayaan yang akurat
Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1992-2024 Beri Masukan ke Pemerintah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menilai persoalan utama yang sering muncul bukan semata pada kebijakan, melainkan pada tata kelola kebijakan itu sendiri serta kurangnya komunikasi publik menjadi faktor yang memperbesar resistensi masyarakat
Sukamta: Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon Bentuk Nyata Komitmen Indonesia Jaga Perdamaian Dunia
Praka Rico meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat luka yang dideritanya usai insiden ledakan peluru kendali di markas UNIFIL pada akhir Maret 2026.
Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Masuk Pembahasan RUU Sisdiknas
Isu kesejahteraan guru dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar menjadi perhatian utama yang dibahas dalam RUU Sisdiknas.
Komisi II DPR: KPK lampaui Kewenangan Soal Masa Jabatan Ketum Parpol
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melampaui kewenangan usai merekomendasikan perlunya pengaturan pembatasan kepemimpinan ketua umum partai politik menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan
UU PPRT Tonggak Penting Hadirkan Perlindungan Menyeluruh bagi PRT
Terlebih dalam UU tersebut secara tegas telah menjamin akses layanan kesehatan bagi PRT melalui skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan dua mekanisme utama pembiayaan iuran.
