Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar revisi UU Polri membuka peluang bagi kalangan sipil profesional untuk menduduki sejumlah jabatan strategis nonoperasional di lingkungan Polri.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengungkap sejumlah kota dan destinasi di Indonesia yang menjadi favorit wisatawan mancanegara, khususnya dari kawasan Asia, seiring meningkatnya tren kunjungan ke Tanah Air
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kini tak ada lagi jalur cepat pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP) untuk Warga Negara Asing (WNA)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan rokok elektronik
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia mematangkan desain rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf melepas kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Minggu (31/5/2026).
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan resminya, Jumat (29/5/2026), menyampaikan bahwa selain efisiensi perjalanan dinas, pemerintah juga mencatat penghematan anggaran utilitas sebesar Rp65,6 miliar serta kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional sebagai bukti percepatan digitalisasi birokrasi.
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 ini berlaku secara nasional dan tidak memberikan kelonggaran bagi operator seluler.
Kementerian Komunikasi dan Digital, Kamis malam, menyatakan layanan telekomunikasi di wilayah Sumatera telah 100 persen pulih sejak peristiwa blackout (pemadaman listrik) di Sumatera beberapa waktu lalu
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa uang saku bagi peserta Program Magang Nasional 2026 masih akan sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah tanpa skema pembagian biaya dengan perusahaan mitra