CARAPANDANG - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan keberatan atas usulan Kementerian Pariwisata untuk memperluas kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) bagi wisatawan mancanegara dari sejumlah negara strategis.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko meminta agar rencana tersebut dikaji ulang karena dinilai tidak signifikan menambah devisa dan berpotensi mengancam keamanan.

Penolakan ini disampaikan Hendarsam usai acara pelantikan pejabat imigrasi di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ia merujuk pada pengalaman kebijakan serupa di era Presiden Joko Widodo pada 2016, di mana Indonesia membuka bebas visa untuk 159-169 negara.

Menurutnya, lonjakan jumlah wisatawan saat itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan negara.

"Kami mohon agar hal tersebut dipikirin lagi deh, dievaluasi, karena terkait dengan masalah bebas visa kunjungan ini kan sudah pernah dilakukan sebelumnya dan itu tidak meningkatkan pendapatan devisa kepada negara," tegas Hendarsam mengutip CNN Indonesia.

Ia justru menyoroti bahwa setelah jumlah negara penerima BVK dipangkas menjadi hanya 16 negara pada 2025, kunjungan wisatawan justru meningkat melampaui level pra-pandemi, yakni 14,3 juta kunjungan.

Hendarsam menegaskan biaya visa sebesar Rp500 ribu bukanlah hambatan utama bagi wisatawan yang benar-benar berniat berkunjung.