PDIP: Idealnya di DPR Diisi 5 atau 6 Fraksi
Partai politik yang masuk ke parlemen harus memiliki jumlah kursi yang memadai. Hal ini penting agar pengisian AKD di DPR tidak menimbulkan rangkap jabatan.
PKS: Stembus Accord Bisa Jadi Jalan Tengah untuk Parliamentary Threshold (PT)
Politisi senior PKS ini menilai ambang batas parlemen yang berlaku saat ini yakni 4 persen sudah cukup moderat.
Menkeu Purbaya Ancam Blacklist Alumni LPDP Bermasalah
Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk penegakan aturan dan komitmen menjaga amanah dana publik.
44 Penerima Beasiswa LPDP Tak Kembali ke RI, 8 Orang Terkena Sanksi Pengembalian Dana
Plt. Direktur Utama LPDP, Sudarto, mengungkapkan bahwa data tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan penelitian terhadap lebih dari 600 awardee.
Kepala BPS: Rata-rata Penduduk RI Baru Tamat SMP, Jadi Tantangan Daya Saing
Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi peningkatan daya saing sumber daya manusia di kancah global.
BGN Jelaskan Simpang Siur Harga MBG, Sebut Banyak Yang Tidak Paham
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa alokasi dana untuk bahan baku makanan berbeda dengan total anggaran per porsi yang selama ini dipahami publik.
Profesi Guru Harus Ditempatkan sebagai Pekerjaan Terhormat
Peningkatan gaji guru bukan sekadar soal kesejahteraan individu, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Anggota Komisi III DPR: PSI Jangan Sok Tahu soal Revisi UU KPK
Menurutnya, PSI sebagai partai yang berada di luar parlemen lebih baik diam. Sebab, tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan di parlemen.
Kemlu Minta WNI di Iran Tetap Waspada
Status Siaga 1 yang ditetapkan sejak Juni 2025 masih berlaku. Maka itu, pihaknya meminta kepada WNI yang berada di Iran terus waspada.
Ahmad Muzani Sebut Kenaikan Ambang Batas Parlemen 7 Persen Terlalu Tinggi
Saat ini, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 persen suara sah nasional untuk bisa memperoleh kursi di DPR RI.
DPR: Maskapai yang Sering Delay Harus Disanksi Tegas
Menurutnya praktik delay tidak bisa lagi dianggap hal biasa. Maka itu dia mendorong adanya mekanisme sanksi yang jelas dan terukur agar maskapai lebih disiplin terhadap jadwal.
Sukamta: Pelindungan Hak Individu adalah Kewajiban Negara
“Saya mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan pembahasan rancangan Perpres ini,” kata Sukamta.
