Kemudian, untuk swasembada energi, Prabowo-Gibran meyakini Indonesia dapat pemasok utama energi hijau dunia melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau dari angin, matahari, dan panas bumi.
Keduanya optimistis pada 2029 program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 dapat tercapai.
Penyempurnaan sistem penerimaan negara
Program prioritas kedua yang bakal dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran ialah menyempurnakan sistem penerimaan negara.
Pemerintahan ke depan berencana melaksanakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A.
Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berencana meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara, yang diharapkan mampu mendukung upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi
Reformasi bidang politik, hukum, dan birokrasi juga menjadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Keduanya bertekad untuk menekan praktik politik uang, meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik.
Sementara untuk reformasi bidang hukum, pemerintahan ke depan menegaskan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak setiap orang di mata hukum, dan adanya kepastian dalam penegakan hukum. Kepastian hukum, menurut pasangan Prabowo-Gibran merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi.
