Kemudian, untuk mewujudkan reformasi bidang birokrasi, pemerintahan ke depan bakal melanjutkan digitalisasi dan penguatan sistem satu data terpadu. Digitalisasi dengan satu data terpadu diyakini meningkatkan efisiensi, tata kelola, dan mendukung pembinaan karier para birokrat.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi
Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program prioritas-nya. Keduanya meyakini korupsi merupakan biang kebocoran anggaran dan berbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara, serta dapat merusak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.
Untuk pemberantasan korupsi, pemerintahan ke depan berencana menghilangkan keuntungan yang diterima pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan keuangan negara. Jika itu terwujud, Prabowo-Gibran optimistis ada manfaat ekonomi yang merata dan efisien, serta ada tambahan pembiayaan untuk percepatan kemajuan negara.
Pemberantasan kemiskinan
Pemberantasan kemiskinan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintahan ke depan. Prabowo-Gibran menargetkan pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen yang akan dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama masa kerja. Sementara itu, pemerintahan ke depan juga menargetkan menurunkan angka kemiskinan relatif hingga di bawah 6 persen pada akhir 2029.
Pencegahan dan pemberantasan narkoba
