CARAPANDANG - Pemerintah Jepang "memantau dengan saksama dan prihatin" atas tekanan diplomatik yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menghalangi operasional Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyatakan dalam sebuah konferensi pers pada Selasa bahwa Jepang sebagai negara kontributor keuangan terbesar bagi lembaga peradilan tersebut, "memberikan perhatian yang besar terhadap pemberantasan dan pencegahan kejahatan serius, serta penegakan supremasi hukum."

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Jepang "secara konsisten mendukung ICC dalam kapasitasnya sebagai pengadilan pidana internasional yang permanen."

Selagi memantau langkah AS selanjutnya, Kihara memastikan bahwa pihaknya akan merespons permasalahan tersebut dengan terus berkonsultasi erat dengan ICC dan negara-negara anggota lainnya, maupun dengan Pemerintah AS.

Pernyataan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang tersebut disampaikan setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin (13/7) mengumumkan "tindakan menyeluruh untuk menghapus ancaman" yang menurutnya ditimbulkan oleh ICC terhadap kedaulatan AS.

Rubio menegaskan bahwa "tidak ada pembatasan opsi diplomatik" dalam upaya AS tersebut. Opsi tindakan yang akan diambil termasuk kemungkinan untuk mendesak negara-negara anggota agar keluar dari lembaga peradilan tersebut, serta meningkatkan sanksi terhadap ICC dan organisasi-organisasi afiliasinya.