Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan pagelaran wayang adalah aktualisasi seni budaya yang syarat makna. Wayang pun merupakan sebuah tontonan yang dapat dijadikan tuntunan.

"Dari penggambaran karakter dan narasi alur cerita yang disajikan, banyak benang merah yang dapat dipadankan relevansinya dan dirujuk kontekstualitasnya," tambahnya.

Untuk itu, sambung Bamsoet, MPR dalam melaksanakan tugas konstitusional, khususnya dalam membangun wawasan kebangsaan, program-program MPR harus lebih membumi. Pemilihan seni budaya, semisal wayang, sebagai salah satu metode pemasyarakatan nilai-nilai kebangsaan, tidak hanya dipertimbangkan dari sisi daya jangkau audiens yang sangat luas.

Namun, dari banyaknya nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. "Kita bersyukur, bahwa pemerintah memiliki sikap keberpihakan dan kepedulian yang sama untuk melestarikan kesenian wayang kulit. Melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018, Presiden Joko Widodo bahkan telah menetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional," katanya.