Serangan mendadak ini memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, terutama karena dilakukan tanpa konsultasi atau otorisasi dari Kongres. Senator Jack Reed, anggota Partai Demokrat tertinggi di Komite Angkatan Bersenjata Senat, mengecam tindakan tersebut.
"Presiden hampir tidak menyinggung Iran dalam Pidato Kenegaraan terpanjang dalam sejarah itu. Dia gagal menjelaskan tujuannya. Kongres tidak menerima pengarahan maupun informasi intelijen yang nyata, dan sulit membenarkan tindakan tanpa alasan yang jelas," tegas Reed.
Anggota DPR dari Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, juga mengkritik serangan terhadap Iran sebagai tindakan perang tanpa otorisasi Kongres.
Di pihak eksekutif, Menteri Luar Negeri Marco Rubio memberikan narasi baru tentang awal mula konflik. Rubio menyatakan bahwa AS menyerang setelah mengetahui bahwa sekutu mereka, Israel, berencana menyerang Iran.
Iran disebut-sebut siap menyerang pasukan AS di kawasan sebagai respons terhadap Israel, sehingga Trump memutuskan untuk campur tangan secara "pre-emptif" bersama Israel.
"Iran telah setuju pada konsesi signifikan, dan kesepakatan nuklir dilaporkan 'dalam jangkauan'," tulis analis di The Washington Times, mengutip sumber mediator di Oman.
Kritik menilai bahwa membom sebuah negara di tengah negosiasi yang sedang menghasilkan kemajuan membuktikan bahwa diplomasi tidak dijalankan sepenuhnya, melainkan sengaja ditinggalkan.
