CARAPANDANG - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai kritik publik terkait alokasi anggaran. Setelah sebelumnya ramai soal pengadaan sepeda motor listrik dan peralatan makan, kali ini giliran anggaran langganan layanan Zoom meeting senilai Rp 5,7 miliar yang menjadi sorotan.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk periode April hingga Desember 2026, atau sekitar sembilan bulan. Dengan demikian, rata-rata biaya langganan Zoom mencapai sekitar Rp 633 juta per bulan.

Viralnya informasi ini memicu gelombang kritik dari warganet, terutama di tengah kebijakan pemerintah yang mendorong efisiensi belanja negara. Banyak pihak mempertanyakan kewajaran nilai kontrak tersebut dibandingkan dengan harga lisensi Zoom Enterprise di pasaran.

Mengutip laporan Kompas, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk mendukung koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan banyak pihak dari pusat hingga daerah.

"Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program," ujar Dadan.

Dadan menegaskan bahwa layanan yang dianggarkan bukan sekadar aplikasi Zoom biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang dikelola Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.