“Nah karena itu, semua ini kami minta tolong mohun dikoordinasikan dengan baik, agar tidak terjadi nanti semacam perebutan, berebut-berebut antara Kaltim sama IKN, antara Kabupaten Kukar dengan IKN, antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan IKN,” tegasnya.
Rifqi mengingatkan bahwa tanpa perencanaan yang detail, infrastruktur megah yang sudah dibangun di IKN berisiko menjadi mubazir.
Ia meminta pemerintah memberikan kepastian menyeluruh, termasuk rencana hunian bagi ASN, status jabatan yang berhak menempati rusun, serta keterlibatan perbankan untuk skema pembiayaan.
“Tapi negara kan juga harus memberikan kepastian. Termasuk nanti bagaimana rumahnya, bagaimana intervensi perbankan ada di dalamnya, dan seterusnya,” pungkas Rifqi.
Desakan dari DPR ini menegaskan bahwa kesiapan administrasi dan tata kelola kepegawaian menjadi tantangan krusial yang harus segera diselesaikan pemerintah dalam percepatan pembangunan IKN.
