Bagi Andreas, pelayanan keimigrasian merupakan salah satu sektor strategis yang berhubungan langsung dengan investor, tenaga kerja asing, wisatawan, hingga ekspatriat yang tinggal di Indonesia.
Jika pengurusan izin tinggal dapat diperjualbelikan melalui praktik suap, maka ini akan beresiko sangat besar yakni masuknya individu yang tidak memenuhi persyaratan dan bahkan berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban.
Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya operasi tangkap tangan, tetapi dari kemampuan negara mencegah praktik serupa terjadi kembali.
Maka dari itu, dia menilai perlu ada evaluasi berkala terhadap pejabat yang menduduki posisi strategis, terutama pada unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan WNA.
"Rotasi jabatan, audit integritas, serta penguatan budaya antikorupsi harus menjadi bagian dari reformasi berkelanjutan. Pendekatan ini penting agar kasus serupa tidak terus berulang setiap beberapa tahun dengan pola yang hampir sama," ujarnya.
