Beranda Suara Senayan DPR Tidak Akan Intervensi Penegakan Hukum Kasus Pertamina

DPR Tidak Akan Intervensi Penegakan Hukum Kasus Pertamina

Kasus korupsi di Pertamina yang terungkap ini akan menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional.

0
Ilustrasi/ Istimewa

CARAPANDANG –  Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 7 Maret 2025.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan bahwa fraksi PAN tidak ada rencana membantuk Panitia Khusus (Pansus) di Komisi XII terkait kasus ini.

“Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,” katanya.

Selanjutnya dia menegaskan DPR tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap mendorong agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak institusi tersebut.

“Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,”  katanya.

Putri juga mengingatkan kasus korupsi di Pertamina yang terungkap ini akan menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,” demikan Putri Zulkifli Hasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here