Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (24/3/2026) yang menetapkan status darurat energi nasional, sebagai respons terhadap ancaman serius terhadap pasokan energi akibat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Penetapan status darurat ini menjadikan Filipina negara pertama di kawasan yang secara resmi mengambil langkah tersebut menyusul eskalasi ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Pemerintah menyatakan situasi ini berpotensi menyebabkan gangguan pasokan minyak mentah dan lonjakan harga bahan bakar yang signifikan.
Dalam perintah eksekutif tersebut, pemerintah menginstruksikan penerapan pendekatan seluruh pemerintahan untuk memastikan stabilitas pasokan energi.
Badan Energi Filipina diberikan wewenang khusus untuk mengambil langkah-langkah darurat guna mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap sektor produksi dan konsumsi.
Presiden Marcos menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah menimbulkan ancaman nyata terhadap pasokan avtur, yang berpotensi mengganggu operasional penerbangan. "Ada kemungkinan nyata terjadi penghentian operasional penerbangan karena kekurangan pasokan avtur," ujar Marcos mengutip kantor berita Hkena.hk.
Filipina diketahui sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah, yang mencakup 100 persen kebutuhan impor minyak mentah negara tersebut.
