Beranda Sumatera Barat Gubernur Mahyeldi Salurkan Bantuan Cadangan Pangan Kepada Masyarakat Terdampak Bencana di Nagari Pangkalan

Gubernur Mahyeldi Salurkan Bantuan Cadangan Pangan Kepada Masyarakat Terdampak Bencana di Nagari Pangkalan

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah kepada warga terdampak bencana banjir dan longsor di Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota. Rabu (10/1/2024).

0
636
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah kepada warga terdampak bencana banjir dan longsor di Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota. Rabu (10/1/2024).

Laporan: Linda Sari

SUMBAR, CARAPANDANG.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah kepada warga terdampak bencana banjir dan longsor di Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota. Rabu (10/1/2024).

Total bantuan yang diserahkan Gubernur Mahyeldi di Nagari Pangkalan tersebut berjumlah sebanyak 47,3 Ton dari total 480 Ton cadangan pangan pemerintah yang tersedia pada Dinas Pangan Provinsi Sumbar.

"Kita berharap bantuan pangan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat di daerah bencana," ujar Gubernur Mahyeldi.

Selain untuk warga di Nagari Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota, bantuan serupa sebelumnya juga telah disalurkan untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Dharmasraya dan Agam.

Mahyeldi menegaskan, bencana banjir dan longsor di Pangkalan harusnya menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pihak terkait. Hal itu disebabkan karena, secara geografis Nagari Pangkalan termasuk dataran rendah dan di situ juga terdapat bendungan PLTA Koto Panjang, sehingga perlu kajian teknis dalam pengaturan debit airnya.

Jika debit air naik dan pintu air bendungan tidak dibuka, akan berpotensi membuat Nagari Pangkalan terendam banjir, sementara jika pintu airnya dibuka, justru daerah Kampar Provinsi Riau yang berpotensi terendam banjir.

"Kondisi ini menjadi dilema, sementara  untuk membuka pintu air, izinnya harus melalui pemerintah pusat," terang Mahyeldi.

  • Tags

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here