Selanjutnya dia mengatakan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan personel yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan, sementara nilai anggaran kementerian diprediksi akan terus bertambah.
"Kami belum memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar,” ungkapnya.
Menyikapi keterbatasan tersebut, Kemensos mulai mengkaji opsi penggunaan agen pengadaan atau pelibatan instansi lain yang sah secara regulasi. Gagasan ini pun telah dikonsultasikan untuk mendapatkan arahan dari KPK.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyambut baik transparansi dan langkah proaktif Kemensos. Menurutnya, pemetaan risiko yang dilakukan sejak awal merupakan kunci utama pencegahan korupsi.
“Kita mendukung program-program yang baik ini namun di dalam pelaksanaanya diharapkan tidak ada suatu tindak pidana, tidak ada suatu penyimpangan,” tutur Basuki.
Ia menambahkan bahwa koordinasi ini memungkinkan pendeteksian dini terhadap celah-celah penyelewengan.
“Sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko dimana bisa terjadinya korupsi, dimana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,”katanya.
Gus Ipul Berkomitmen Jaga Kemensos Bersih dari Praktik Korupsi
Dia menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Sosial berkomitmen penuh untuk memastikan program-program strategis, terutama sekolah rakyat, berjalan dengan transparan.
