Meski demikian, Maria mengingatkan bahwa angka yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan kenyataan. Di balik setiap data terdapat pengalaman perempuan yang menghadapi ketakutan, stigma, ketimpangan relasi kuasa, dan hambatan struktural dalam mengakses keadilan. **Fenomena gunung es** masih menjadi tantangan bersama.
Dalam sistem peradilan, terlihat ketimpangan signifikan antara pelaporan, penuntutan, dan putusan. Data pelaporan yang terkumpul berjumlah 45.937 kasus, data penuntutan 2.848 kasus, sementara data putusan mencapai 324.062 perkara, yang sebagian besar berasal dari perkara perceraian di peradilan agama.
Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa besarnya angka pada tahap putusan menunjukkan pendokumentasian lebih kuat di hilir sistem peradilan dibandingkan pada tahap awal pelaporan dan penuntutan.
"Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan integrasi data dan kesinambungan penanganan perkara dari hulu hingga hilir agar korban tidak terputus dari akses terhadap keadilan," ungkapnya.
Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara juga mencatat peningkatan dari 95 kasus di 2024 menjadi 126 kasus di 2025. Perempuan menghadapi situasi kerentanan berlapis ketika negara justru melakukan tindakan pelanggaran atau pembiaran atas kekerasan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), termasuk perempuan dalam situasi konflik agraria, tata ruang, sumber daya alam, maupun dalam kebijakan diskriminatif.
