"Akibat tidak ada sanksi itu, Israel leluasa melanjutkan kejahatannya. Kini serangan Israel tersebut bahkan menimbulkan korban jiwa: empat tentara TNI gugur, empat terluka," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada akhir Maret 2026 juga telah mendesak PBB segera menggelar sidang untuk menyelidiki dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel menyusul gugurnya tiga prajurit TNI dalam dua serangan beruntun di Lebanon selatan pada 29 dan 30 Maret 2026.
Selain mendesak sanksi, Hidayat juga meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi penempatan prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB jika tidak ada jaminan keamanan. Ia menyebut hal itu selaras dengan amanat konstitusi untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia.
"Bila tidak ada jaminan keamanan dan bila penjahat yang menewaskan WNI, apalagi dari TNI, tidak juga dijatuhi sanksi hukum yang keras, sewajarnya Indonesia mempertimbangkan untuk menarik pasukan TNI," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, PBB belum mengeluarkan respons resmi terkait desakan sanksi dari MPR RI tersebut.
