CARAPANDANG – Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo angkat bicara soal maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah akhir-akhir ini.
Menurutnya, banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT oleh KPK menandakan lemahnya integritas mereka. Seharusnya mereka sebagai pemimpin memiliki sikap amanah dalam menjalankan tugasnya.
"Persoalan korupsi di daerah bukan semata karena lemahnya sistem, tetapi juga rapuhnya integritas individu. Kepala daerah tidak cukup hanya taat pada aturan, tetapi harus menjadi teladan," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 18 Maret 2026.
Dia mengungkapkan fakta terbaru yang sangat memprihatinkan. Sejak pelantikan 961 kepala daerah oleh presiden pada Februari 2025, KPK telah melakukan 10 OTT terhadap kepala daerah dengan berbagai modus korupsi.
"Polanya pun serupa, modus yang sama kerap terjadi berulang. Mulai dari suap proyek, pemerasan, jual beli jabatan, sampai gratifikasi," ungkap Budi.
Selanjutnya dia mengatakan bahwa akar persoalan tersebut bermuara pada penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah. KPK pun mengingatkan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan pembenahan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi sistem, tetapi juga kepemimpinan.
