Junta menyatakan kelompok bersenjata harus mengikuti jalur politik dan pemilu untuk mencapai perdamaian dan pembangunan yang langgeng. Junta menyebutkan konflik merusak sumber daya manusia, infrastruktur, menelan banyak korban jiwa, dan menghambat stabilitas dan pembangunan negara.

Namun, kelompok pemberontak tetap skeptis terhadap tawaran damai tersebut. Karen National Union (KNU) mengatakan, pembicaraan hanya mungkin dilakukan jika militer setuju pada beberapa syarat.

Syarat tersebut termasuk politik masa depan tanpa militer dan penerimaan konstitusi demokrasi federal. Selain itu juga pertanggungjawaban atas kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, KNU akan terus menekan junta baik secara politik maupun militer. Maung Saungkha, pemimpin Tentara Pembebasan Rakyat Bamar, juga menolak tawaran tersebut.

Komandan Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, Soe Thu Ya Zaw, menambahkan, tawaran tersebut hanyalah ilusi belaka. Bagi kelompok pemberontak, tawaran damai dari junta ini dianggap sebagai upaya untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan brutal mereka.