Rencana pemisahan KLHK ini telah lama diinginkan oleh Prabowo dan sempat disampaikannya dalam debat Pilpres 2019.

"Saya akan memisahkan. Menteri Kehutanan seharusnya tidak digabung dengan Lingkungan Hidup," ujar Prabowo dalam debat Pilpres tanggal 17 Februari 2019.

Dilansari dari sumber lainnya, Prabowo juga merencanakan pemisahan Kementerian PUPR.

Anggaran untuk Kementerian PU dan Kementerian PR bahkan telah diusulkan dalam RAPBN 2025 dengan total Rp 53 triliun.

Pernyataan tersebut sejalan dengan ucapan Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina, yang menyatakan bahwa pemerintahan mendatang akan memprioritaskan pengembangan sektor perumahan.

Selain dari KLHK dan PUPR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga akan dibagi menjadi tiga kementerian. Prabowo berencana mengaktifkan kembali Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kemendiktiristek), dan membentuk Kementerian Kebudayaan.

PKB, yang mendukung pemerintahan Prabowo, telah mendengar rencana pemisahan Kemendikbudristek ini.

Selanjutnya, Tim Sinkronisasi Prabowo sedang merumuskan usulan pemisahan Kementerian Haji dan Umrah dari Kementerian Agama.

Menurut sumber, Prabowo ingin mengembalikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke format semula yang terdiri dari dua entitas terpisah: Kementerian Pariwisata dan Kementerian/Badan Ekonomi Kreatif.