Ia menegaskan untuk dapur-dapur MBG yang ditangguhkan, maka kepala SPPG-nya akan otomatis dicopot, sambil BGN menginvestigasi apakah terjadi kelalaian atau unsur-unsur lainnya.
"Kami lihat apakah ini kelalaian atau ada unsur-unsur lainnya, kami investigasi lebih lanjut, dan menjadi pertimbangan kami mengambil keputusan berikutnya apakah perlu dipecat atau perpanjangan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-nya tidak dilanjutkan," ucap Sudaryono.
Ia menegaskan BGN memberlakukan nol toleransi pada setiap status keracunan karena menyangkut nyawa dan kondisi kesehatan para penerima manfaat.
"Kami ingin setransparan mungkin dan menyediakan informasi kepada publik seluas-luasnya, termasuk orang tua, guru, Dinas Pendidikan, bahwa anaknya diberi menu apa oleh negara, kandungan gizinya seperti apa, menu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, Insya Allah ke depan bisa nyambung dengan CCTV-nya untuk menimbulkan rasa nyaman pada guru dan orang tua," ujar Sudaryono.
