CARAPANDANG – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa usulan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah diterima dan disepakati semua fraksi di MPR.
Dia mengatakan bahwa proses selanjutnya akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan bentuk hukum paling tepat.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa PPHN merupakan amanat lintas periode kepemimpinan MPR yang belum pernah benar-benar tuntas. Maka itu, penyelesaian konsep PPHN menjadi tanggung jawab periode kepemimpinan MPR saat ini.
"Sejak periodenya Pak Taufiq Kiemas (Ketua MPR 2009-2014), kemudian periode Zulkifli Hasan (Ketua MPR 2014-2019) sudah dibahas, digagas, periodenya Mas Bambang Soesatyo juga dibahas, dan itu enggak selesai-selesai,” ujarnya usai menerima Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.
Selanjutnya dia menegaskan, periode kepemimpinan MPR saat ini menerima amanat dari pimpinan sebelumnya untuk segera menuntaskan konsep tersebut. Dan akhrinya konsep PPHN berhasil dirampungkan pada akhir Agustus 2025 lalu dan telah disepakati seluruh fraksi di MPR RI.
