Akibatnya, Sri Mulyani ketika berbicara di Komisi XI dua hari lalu, kata Mahfud menyampaikan keterangan data yang berbeda. Misalnya, terkait data nominal transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain senilai Rp 35 triliun, hanya disampaikan Sri Mulyani sebesar Rp 3,3 triliun.

Selain itu, terkait data temuan transaksi mencurigakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp 189 triliun, kata dia juga dikesampingkan saat pemaparan itu. Padahal, itu menjadi bagian penting dalam temuan transaksi mencurigakan yang totalnya senilai Rp 349 triliun.

"Lalu ditunjukkan, lalu ini apa? lalu dijelaskan bu Sri Mulyani yang sebenarnya bea cukai diambil satu pajaknya yang lain dikeluarkan, sama seperti pegawai kemenkeu dia nulis Rp 3,3 triliun, padahal kami tulis Rp 35 triliun. Yang diambil dipisah rangkaiannya oh yang ini pegawai keuangan aja, padahal ini satu rangkaian main pencucian uang ini, satu rangkaian dipisah karena ini orang luar katanya," ujar Mahfud.

"Ini berita acara, bukan hanya surat, ditandatangani semua ini. Bahwa kasus penyelundupan emas itu yang pelanggaran bea cukai itu 2017 ditutup, sehingga kami kirim lagi surat itu. Lalu bilang enggak ada di depan Wamenkeu. Loh ini ada baru dicari ketemu itu yang dipakai dasar menjelaskan oleh bu menkeu," kata Mahfud.