Mahyeldi juga mengajak seluruh kepala daerah menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas daerah menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026.
Selain pemerintah daerah, ia meminta dukungan BUMN, BUMD, perbankan, lembaga keuangan, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk memperluas pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa industri halal telah menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan nilai mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Namun, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar masih berada di peringkat kedelapan dalam industri halal global.
"Halal adalah daya saing. Kalau produk luar masuk ke Indonesia dengan label halal sementara UMKM kita tidak memiliki sertifikat halal, bagaimana produk kita bisa dipilih pasar?" ujar Haikal.
Haikal mengungkapkan percepatan implementasi kebijakan wajib halal telah meningkatkan jumlah penerbitan sertifikat secara signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 600 ribu sertifikat per tahun, kini jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 3,3 juta sertifikat, dengan target mencapai 7 juta sertifikat pada 2026.
Ia optimistis percepatan tersebut akan memperkuat posisi UMKM Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi halal nasional yang nilainya telah mencapai ribuan triliun rupiah.
