CARAPANDANG - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan menguji konsekuensi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam persidangan sengketa informasi yang diselenggarakan pada pekan depan, 13 Maret 2024.
Sebelumnya, Majelis Komisioner KIP menyelenggarakan persidangan perdana sengketa informasi untuk membahas tiga register sengketa informasi yang diajukan oleh Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) sebagai pelapor kepada KPU RI sebagai terlapor pada Selasa (5/3).
"Jadi, nanti tanggal 13 kita mulai jam 09:00 WIB. Bagi termohon nanti untuk membawa uji konsekuensi. Nah, kemudian dokumennya itu bisa dibawa, terkait dengan pengecualian informasinya. Nanti kita akan sidang cepat, mudah-mudahan waktunya keburu," kata Ketua Majelis Komisioner KIP Syawaludin di kawasan Petojo Selatan, Jakarta, Selasa (5/3).
Adapun dalam persidangan itu, pelapor memohon informasi dengan nomor register 001/KIP-PSIP/II/2024, yang meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file .csv harian.
Sementara itu, Staf KPU RI Andi menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Parhumas) maupun Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI terkait pemenuhan informasi nomor register 001 tersebut.
