CARAPANDANG – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada Selasa, 7 Juli 2026.

Hakim Tunggal I Ketut Darpawan memutuskan, tindakan penggeledahan, penangkapan, hingga penahanan terhadap Roy Suryo sebagaimana surat perintah penggeledahan nomor SP.Dah.Rumah.Tap/373/VI/Res.1.24./2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 tidak sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan termohon (Polda Metro Jaya) terhadap pemohon adalah tidak sah," ujar Hakim I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan hari ini.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai ada cacat formil dalam rentetan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terlebih, Roy Suryo selama ini dinilai sangat kooperatif dan selalu mematuhi kewajiban wajib lapor sejak ditetapkan sebagai tersangka.

Meski mengabulkan gugutan praperadilan, hakim menegaskan, putusan ini tidak serta-merta menggugurkan status hukum atau membuat seluruh berkas penyidikan Roy Suryo menjadi batal demi hukum.

"Tidak serta-merta seluruh berkas penyidikan jadi tidak sah. Putusan ini hanya terkait dengan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan," tegas hakim.