Menurutnya, penguatan kompetensi sejak bangku pendidikan menjadi kunci agar generasi muda Indonesia tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai negara.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Jepang dapat mempertimbangkan skema fasilitasi biaya visa bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui jalur resmi.

Langkah tersebut dinilai penting agar biaya penempatan tetap terjangkau dan semakin banyak masyarakat yang memilih jalur penempatan yang legal, aman, dan terlindungi.

Indonesia turut mendorong optimalisasi infrastruktur Test Center SSW, khususnya di daerah-daerah dengan jumlah calon pekerja migran terbesar. Upaya ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sertifikasi kompetensi yang menjadi salah satu syarat bekerja di Jepang.

Muhaimin menegaskan Kemenko PM akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan kerja sama internasional mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang ingin kita bangun bukan hanya akses bekerja di luar negeri, tetapi sebuah ekosistem pemberdayaan yang menghasilkan tenaga kerja Indonesia yang terampil, terlindungi, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya," kata Muhaimin Iskandar.