Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mempertanyakan kewenangan Presiden dalam mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
"Intinya, kalau KUHP baru benar-benar diterapkan secara utuh, maka tidak akan ada pemidanaan sewenang-wenang," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR.
Hingga berita ini diturunkan, MK masih terus menggelar sidang pengujian sejumlah pasal dalam KUHP baru, termasuk Pasal 412 tentang larangan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang dinilai Suhartoyo memiliki mekanisme pengaduan yang terlalu terbatas.
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
