Dalam arahannya, Ketua Umum juga menegaskan kriteria calon pengurus DPD PJS Sulteng, di antaranya:
1. Tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi sejenis terlebih yang telah menjadi konstituen Dewan Pers;
2. Tidak terlibat dalam LSM, Ormas, atau organisasi lain yang berpotensi mengganggu independensi profesi wartawan;
3. Tidak bekerja pada media yang menggunakan nama menyerupai institusi negara seperti KPK, Polri, TNI, Kejaksaan, atau BIN;
4. Berasal dari media berbadan hukum berbentuk PT Non-perorangan sesuai regulasi Dewan Pers;
5. Bersedia mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) baik yang difasilitasi Dewan Pers maupun diselenggarakan secara mandiri oleh PJS.
Adapun susunan panitia Musdalub PJS Sulawesi Tengah terdiri atas:
• Penanggung jawab: Ketua Umum DPP PJS dan Ketua DPP Divisi Organisasi.
• Panitia Pengarah (SC): Ketua Budi Dako, Sekretaris Marwan, dan Anggota Ruslan Panigoro.
• Panitia Pelaksana: Ketua Jefriyanto, Sekretaris Dales Lantapon, dan Bendahara Selvianti.

Panitia juga membentuk beberapa seksi pendukung, yaitu Seksi Acara dan Persidangan (Usman Ayahu, Haris Wartabone, Hendra Uloli), Seksi Konsumsi (Arfendi), Seksi Dokumentasi dan IT (Heriyanto), serta Seksi Transportasi dan Akomodasi (Taufik).

Melalui pembentukan panitia ini, DPP PJS berharap pelaksanaan Musdalub dapat berjalan tertib, transparan, dan menghasilkan kepengurusan yang solid demi kemajuan jurnalisme siber khususnya wartawan dilingkungan PJS di Sulawesi Tengah.