Presiden RI Joko Widodo menaruh perhatian serius terkait pengembangan jaringan gas rumah tangga di perkotaan ini. “Dalam rapat internal tadi, Bapak Presiden menanyakan mengenai progres dari jaringan gas dan beban fiskal terhadap LPG. Tadi disampaikan bahwa beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi. Di tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton untuk yang subsidi, sedangkan yang nonsubsidi turun terus, yang kemarin sekitar 580 ribu ton. Nilai subsidi diperkirakan pada tahun ini bisa mencapai Rp117 triliun," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers usai rapat internal terkait jaringan gas rumah tangga dan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram di Istana Merdeka, Kamis (12/10/2023).
Untuk menggenjot tingkat kemajuan jaringan gas untuk sambungan ke rumah-rumah dari 835 ribu rumah menjadi 2,5 juta jaringan, pemerintah akan menggandeng pihak swasta. “Caranya tentu mengubah peraturan presiden, sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota. Dalam peraturan presiden nanti akan ditunjuk Menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha),” ujar Menko Airlangga.
