Kebijakan ini diambil untuk merespons kesulitan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah akibat besarnya beban belanja pegawai yang membengkak.
Dengan adanya tambahan dana ini, Mendagri Tito menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi opsi untuk merumahkan atau tidak membayar gaji PPPK.
"Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai P3K ini dirumahkan, apalagi menganggur ya. Harus dibayar gajinya," tegas Tito.
Selain untuk belanja pegawai, pemerintah daerah juga diminta untuk memanfaatkan sisa anggaran bagi kepentingan pembangunan yang mendesak, seperti penanganan bencana dan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi keluhan masyarakat.
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
